TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan seluruh masyarakat Kota Tidore Kepulauan, termasuk salah satunya pembangunan infrastruktur dan SDM di Sofifi sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. Ali Ibrahim mengatakan, sejak kepemimpinan Ahmad Mahifa sampai pada kepemimpinan saat ini, dirinya bersama Wakil Wali Kota, Muhammad Sinen terus bekerja membangun Sofifi agar bisa sejajar dan menjadi kebanggan Provinsi Maluku Utara.
Amanat Undang-Undang 46 tahun 1999, Sofifi seharusnya sudah lama dijadikan prioritas pembangunan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, namun sayangnya kebijakan politik anggaran dalam APBD Pemprov selama ini kurang berpihak pada percepatan pembangunan Sofifi. “Seharusnya keberpihakan anggaran menjadikan Sofifi sebagai prioritas, jangan sampai menjadikan Sofifi sebagai isu liar yang diperdebatkan dan diperdagangkan dalam momentum tertentu,” papar Capt. Ali Ibrahim yang juga bakal calon Gubernur Maluku Utara.
Mantan Kepala Syahbandar Kota Batam itu menegaskan, Pemkot Tikep tidak pernah berniat untuk menghalang-halangi tuntutan percepatan kesejahteraan Sofifi, justru Kota Tidore Kepulauan yang terus bekerja mendorong kebijakan APBD untuk pembangunan Sofifi dan pembangunan seluruh wilayah di 4 Kecamatan di wilayah Halmahera. Wali Kota dua periode itu memaparkan, pembangunan infrastruktur kita sudah diatas 40 persen sebagaimana amanat UU HKPD ke seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan tanpa kecuali. Kebijakan 10 persen ADD terus dikucurkan Pemerintah Daerah setiap tahun dalam APBD sejak pemerintahan Capt. Ali Ibrahim Muhammad Sinen Jilid I.
“Jadi political will kami adalah ingin mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan Sofifi,” tegas Ali Ibrahim.
Wakil Presiden GNMC itu meminta bukti kesungguhan Wakil Gubernur dalam mendukung penuh Gubernur AGK dalam mengintervensi APBD untuk Sofifi dan Oba. Misalnya, yang kecil-kecil saja, Wagub mesti perbanyak memberi pertimbangan untuk membangun jalan di Oba Selatan. Jalan yang sangat rusak itu harus menjadi tanggung jawab Wagub untuk mendorong dalam APBD. Apalagi Wagub merupakan mantan Kadis PU Halteng waktu itu. Seharusnya, Wakil Gubernur banyak memberikan kepedulian untuk Kota Tidore Kepulauan, jangan sampai jalan kita rusak tidak diperhatikan sementara Wagub banyak melakukan perjalanan ke Jakarta.
Capt. Ali Ibrahim mengemukakan, jalan di Oba Selatan menunjukkan tidak seriusnya Wagub Al Yasin Ali dalam mengadvis APBD Provinsi.
Wali Kota menyarankan, Wagub Al Yasin Ali harus mendukung penuh Gubernur pada keberpihakan pembangunan Sofifi dan Kota Tidore Kepulauan.
“Contoh lain, misalnya hutang DBH yang belum disalurkan ke daerah, coba-sekali-kali Pak Wagub bersuara, bukan malah ribut di media. Itu contoh hal-hal kecil harus diselesaikan dulu, baru bicara. Ini bentuk komitmen dan kesungguhan, Hal-hal kecil seperti ini saja rakyat sudah bisa menilai, siapa yang bekerja siapa yang hanya asal bicara,” tegas Ali Ibrahim.
Seharusnya, lanjut Wali Kota, Wagub sudah harus membuktikan kesungguhan dan keseriusan membangun Sofifi dan 4 wilayah Oba di Pulau Halmahera. Tunjukkan advisnya pada kebijakan anggaran ke dalam APBD, berapa persen APBD untuk Sofifi, berapa persen APBD untuk membangun Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota menduga, jangan-jangan karena tidak pernah membangun Sofifi kemudian Wagub menyalahkan orang lain, ini yang gagal paham.
Capt. Ali Ibrahim yang juga Ketua Apeksi Komwil VI meminta Wagub Al Yasin Ali agar fokus bekerja membangun Sofifi dan mendorong APBD Provinsi untuk percepatan Sofifi, bukan berpolemik di media.
Sejak lama, berdasarkan amanat UU 46 tersebut Kota Tidore Kepulauan sudah menyiapkan kajian akademik untuk percepatan pembangunan Sofifi. Basis akademik dalam kebijakan Kota Tidore Kepulauan adalah pada rekomendasi Universitas Gadjah Mada.
“Pointnya jelas, bangun Sofifi dulu, sejahterakan rakyatnya. Itu poinnya, bukan sekedar dijadikan dagangan pada saat momentum politik,” sindir Capten Malut.
Capt. Ali bahkan menantang Al Yasin alo jika Wagub serius dan sungguh-sungguh dalam membangun Sofifi dan mensejahterakan rakyatnya. Maka harus tunjukan dan membuktikan melalui 20 persen APBD Provinsi tahun 2023 untuk percepatan pembangunan Sofifi, Oba dan Kota Tidore Kepulauan.
“Ayo wujudkan pembangunan jalan Oba Selatan, ayo salurkan DBH yang menjadi hak daerah. buktikan itu dulu,” tandas Wali Kota. (*).
