HALTENG – Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari partai PDI Perjuangan, Hj. Rahmawati Muhammad kembali melakukan reses di Kabupaten Halmahera Tengah, Kamis (22/9).
Reses tersebut dilakukan di desa Kluting Jaya, Kecamatan Weda Selatan, Halmahera Tengah.
Dalam reses itu, politisi perempuan tersebut menyerap beberapa aspirasi dari warga Kluting Jaya.
Hanafi Hadad, salah satu warga mengemukakan, warga yang bermukim di desa Kluting Jaya bekerja sebagai petani. Hasil panen mereka berupa sayur-sayuran mengalami gagal pasar. Sebab, sayur yang telah memasuki masa panen itu tidak tahu dijual dimana. Mirisnya lagi, perusahaan yang beroperasi di Halteng tidak bisa membeli hasil panen sayuran dari petani yang berasal dari Kluting Jaya.
Tak hanya itu, mereka mengaku, harga pupuk sangat mahal sehingga mereka tidak sanggup membeli.
“Hasil panen kami di Kluting Jaya ini gagal pasar. Kami tidak tahu mau jual kemana untuk bisa mendapatkan keuntungan,” ungkap Hanafi.
Tak hanya itu, Hanafi juga membeberkan, pupuk yang ditampung di gudang pertanian itu sudah hampir 3 tahun tidak dibagikan.
“Kami sudah bosan sampaikan ke anggota DPRD Halteng. Karena mereka cuma mengiyakan tapi tidak ada tindak lanjut,” kesal Hanafi.
Hal senada juga diungkapkan Rusdi. Warga desa Kluting Jaya itu menjelaskan, sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama warga di Kluting Jaya. Namun, pemasaran hasil panen dari petani di Kluting Jaya terganggu dan memiliki kendala. Karena hasil panen petani di wilayah tersebut memiliki saingan dari hasil panen petani dari luar.
“Akhir-akhir ini kami macet karena pupuk mahal dan ditambah lagi ada pasokan hasil pertanian dari luar. Jadi hasil panen kita macet dan harga itu turun jauh,” akunya.
Selain masalah pertanian, warga juga menyuarakan tentang fasilitas kesehatan di desa.
Hendrik Susanto, salah satu warga Kluting Jaya mengaku, saat ini, warga di desa itu membutuhkan mobil ambulance.
“Karena kami disini kewalahan jika ada warga yang sakit dan butuh rujukan secepatnya. Ingin rujuk secepatnya tapi ambulance desa tidak ada karena rusak,” bebernya.
Hendrik juga menyuarakan tentang kondisi kewilayahan desa yang sering terjadi banjir. Selain itu, ketika hujan, di jalan lingkungan pasti tergenang air.
“Jadi kami minta kalau bisa ada hotmix jalan dan kami mohon kiranya ada upaya normalisasi sungai,” tuturnya.
Menanggapi keluhan warga, Hj. Rahmawati Muhammad menjelaskan, dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi di Komisi III yang membidangi infrastruktur.
Tentang gagal pasar, Hj. Rahmawati mengemukakan, mestinya hal itu dikembalikan ke kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.
Begitu juga dengan masalah jalan lingkungan. Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan dari Pemkab Halteng.
Namun terkait normalisasi sungai, jika anggarannya lebih dari Rp 2 miliar maka harus dibuat dalam bentuk proposal untuk disampaikan ke pihak Balai dan yang lebih penting adalah adanya dukungan dari Bupati setempat.
“Masukan ini akan disampaikan juga ke fraksi PDIP Halteng untuk diperjuangkan ke Pemkab,” jelas Hj. Rahmawati mengakhiri. (Red).
