Tidore – Partai politik Garuda di Kota Tidore Kepulauan disebut-sebut ‘memaksa’ agen pangkalan minyak tanah untuk membentuk pengurus ranting parpol. Hal tersebut dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan penjualan minyak tanah di Kota Tidore Kepulauan.
Salah satu agen pangkalan minyak tanah di Kecamatan Oba Tengah, Tidore Kepulauan mengaku, pernah dipaksa untuk merekrut puluhan anggota bagi salah satu partai politik.
Agen tersebut bernama Mahfud A. Rahman. Selain seorang agen minyak tanah, ia juga merupakan Kepala Desa Akesai yang aktif sampai saat ini.
Mahfud mengaku, saat itu ia bersama istrinya pernah didatangi oleh orang yang mengatasnamakan Haji Awat untuk merekrut anggota pengurus ranting Partai Garuda beberapa waktu lalu. Haji Awat merupakan salah satu agen distributor minyak tanah di Kota Tidore. Selain sebagai agen distributor minyak tanah, Haji Awat juga merupakan ketua DPC Partai Garuda Kota Tidore Kepulauan.
“Awalnya kita juga tidak tahu apa ini tim atau apa, mereka datang ke rumah dan bertemu istri saya. Waktu itu, mereka menyuruh saya pasang bendera, baliho dan papan nama. Saya kira itu bendera pangkalan minyak tanah, tetapi mereka datang mengatasnamakan H. Awat yang juga Ketua DPC Partai Garuda Tikep,” ungkap Mahfud, Jumat 10 November 2023.
Mahfud menceritakan, saat itu, ia dan istrinya diminta mengisi beberapa formulir pengurus ranting. Waktu itu, Mahfud menolak lantaran kapasitasnya sebagai kades.
“Saya sampaikan bahwa saya kades jadi tidak bisa. Dan mereka meminta saya mencari anggota dari keluarga saja. Dari situ, saya merasa aneh dan tidak nyaman dengan mereka yang datang di rumah,” terangnya.
Mahfud bilang, waktu tim mendatangi rumahnya, ia sempat marah lantaran merasa tidak pantas atas tawaran parpol tersebut. Apalagi, ia sendiri sebagai kepala desa yang bisa saja muncul penilaian tidak baik dari warganya.
“Saya bilang ke mereka, kalau kalian pakai cara-cara begini atau mau memutuskan pangkalan saya, ya silahkan saja, ketimbang saya harus mengisi formulir pengurus ranting,” bebernya.
“Yang jelas itu Partai Garuda,” sambungnya.
Ia mengungkapkan, tim yang mendatanginya itu ‘ngotot’ agar dirinya membentuk satu ranting pada setiap pangkalan di Oba Tengah.
“Jadi mereka meminta setiap pangkalan ada pengurus, tapi saya menolak,” timpalnya.
Terpisah, Ketua DPC Partai Garuda H. Awat Hi. Amat kepada awak media mengaku, hal tersebut sudah biasa pada dunia politik.
Baginya, sebagai pemilik APMS di Tidore Kepulauan, pangkalan minyak tanah adalah mitranya. Sebenarnya, kata dia, tidak ada masalah. Hanya saja, ada miskomunikasi di pangkalan minyak tanah.
Bahkan, Awat membeberkan, merekrut anggota ranting bagi partainya di setiap pangkalan, yang bernaung di bawah APMS merupakan hal biasa.
“Kalau soal ancaman itu tidak ada. Itu juga tidak ada arahan dari siapa pun. Itu mungkin politik, kan biasa sudah. Yang mendukung di sebelah pasti bilangnya begini, yang di sebelahnya lagi pasti dukung lain dan bilangnya lain,” pungkasnya.
Soal aktivitas penjualan, ia mengaku tetap berjalan normal sesuai yang termuat pada kontrak yang telah dibuat, sehingga hal ini pula tidak bisa terlepas begitu saja.
“Jadi ini kan penugasan, dari Pertamina ke APMS, lalu saya lanjutkan ke pangkalan maka tugas pangkalan menyalurkan. Harga jual juga sudah diatur,” jelasnya.
Awat bilang, soal perekrutan 30 orang untuk ranting partai itu juga hal biasa dilakukan dalam berpolitik. Menurutnya, APMS dan pangkalan adalah wadah untuk meraup suara sebanyak-banyaknya saat Pemilu 2024 mendatang.
Bagi dia, mitra seperti pangkalan minyak tanah yang ada di Kecamatan Oba Tengah, bisa dijadikan momentum konsolidasi politik Partai Garuda.
“Kan torang punya mitra kan di situ. Jadi bisa torang atur sampai ke bawah kan,” tambahnya mengakhiri. (Red)
