TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui layanan BPJS.
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tahap dua antara Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan BPJS cabang Ternate dilangsungkan di ruang rapat Sekda, Selasa (6/9).
Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah, Ismail Dukomalamo itu sebagai upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Daerah sebagai mitra strategi peningkatan kualitas layanan dalam keberlangsungan program JKN-KIS.
Ismail Dukomalamo mengatakan, terkait dengan BPJS Kesehatan yang pertama yang harus dibahas adalah penganggaran dengan melihat pemenuhan hak-hak masyarakat akan fasilitas kesehatan dan juga diperlukan data–data yang valid dalam menunjang pemenuhan hak masyarakat tersebut.
Untuk itu, Ismail berharap, setiap instansi terkait harus melakukan berkoordinasi agar dapat menyelaraskan data sehingga tercipta data yang valid yang dapat digunakan untuk memenuhi layanan kesehatan BPJS untuk masyarakat.
Ismail juga menekankan, BPJS Kesehatan merupakan bentuk dukungan program visi misi Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan yakni melalui salah satu misi Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sosial Budaya yang sasarannya meningkatkan derajat masyarakat. “Oleh karena itu, setiap instansi harus mampu menyelesaikannya demi tercapainya visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yakni terwujudnya masyarakat sejahtera menuju Tidore Jang Foloi,” tuturnya.
Sementara, Ikya Ulumudin yang mewakili kepala BPJS cabang Ternate mengatakan data-data yang valid merupakan dasar dalam meningkatkan ketersediaan anggaran Universal Health Coverage (UHC) yang cakupannya dengan melihat kepesertaan program JKN dengan memastikan minimal 95 persen dari total jumlah penduduk yang telah mendapatkan akses finansial.
Ikya Ulumudin selaku Kabid P4 di BPJS cabang Ternate juga mengatakan bahwa saat ini per 1 September 2022 jumlah peserta JKN yang terdata total 97.239 jiwa dari jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan 115.784 jiwa.
“Sehingga masih memiliki selisih yang belum terdaftar berdasarkan target UHC 98 persen adalah 16.229 jiwa dengan capaian 85,7 persen,” ujarnya.
Oleh karena itu, pada rapat koordinasi tahap dua ini, Ikya Ulumudin mengharapkan agar data-data yang diperlukan untuk pemenuhan target UHC 95 persen harus memiliki validitas dengan mengutamakan koordinasi dengan instansi terkait dan juga penting adanya sinkronisasi data antar instansi terkait tersebut agar kuota UHC dapat tercapai. Hal yang juga masih terus diusahakan adalah kenaikkan angka peserta BPJS yang masih sangat lambat. Menanggapi adanya kelambatan angka jumlah peserta BPJS per Agustus 2022, Kepala Dinas Kesehatan, Abd. Majid M. Nur mengatakan bahwa Dinas Kesehatan sudah mengupayakan usulan nama-nama peserta kepada BPJS.
Turut hadir dalam rapat koordinasi tahap kedua tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Bapelitbang, Sekretaris BPKAD dan Kabid Anggaran dan Tim dari BPJS Kesehatan Cabang Ternate yang diketuai oleh Kabid P4, Ikya Ulumudin. (*).
