TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar pertemuan lintas sektor, Senin (5/9).
Pertemuan yang dihadiri oleh Polres Tidore, Dandim 1505 Tidore, Kepala Kejaksaan Negeri Tidore, Kepala Pengadilan Negeri Soasio, pemilik SPBU dan pimpinan OPD terkait itu membahas tentang antisipasi dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) baik dari segi transportasi maupun kebutuhan bahan pokok di pasar.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt H. Ali Ibrahim memerintahkan kepada SKPD terkait untuk memantau kondisi lapangan sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM di Kota Tidore Kepulauan.
“Sudah menjadi kewajiban kita, Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM, jadi saya harap kepada SKPD terkait, untuk terus memantau kondisi di lapangan,”tutur Ali Ibrahim. Dalam rapat koordinasi itu, pembahasan difokuskan pada alokasi stok BBM untuk Kota Tidore Kepulauan, serta keberfungsian SPBU di Kota Tidore dan waktu pelayanannya, karena hal ini seringkali menjadi keluhan di kalangan masyarakat. Antisipasi terjadinya kelangkaan BBM di Kota Tidore, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan rencananya akan melakukan pertemuan dengan pihak Pertamina guna membicarakan penambahan kuota BBM di Kota Tidore Kepulauan agar sesuai dengan kebutuhan.
“Terkait penambahan stok BBM di Kota Tidore, nanti kita bicarakan dengan pihak SR 4 Pertamina, kita akan mengundang mereka untuk melakukan pertemuan, Dinas terkait siapkan data dukung, seperti jumlah kebutuhan angkutan umum dan armada laut,” pinta Wali Kota.
Sementara, Dandim 1505 Tidore, Bunzamin Jayatri dalam rapat tersebut mengatakan, apapun kebijakan yang diambil oleh Pemerintah, pihaknya akan tetap mendukung. Bila perlu dibuatkan kartu untuk pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
“Untuk kuota BBM kita yang sudah terbatas, jangan sampai disinyalir ada yang memodifikasi tangki serta mengganti plat nomor kendaran untuk mengelabui petugas SPBU. Karena terkait harga BBM yang naik, masyarakat Kota Tidore sudah terbiasa dengan harga di pedagang eceran yang lebih tinggi dari Rp. 10.000 ke Rp. 15.000 hingga ke Rp.17.000. Yang terpenting adalah ketersedian BBM itu sendiri,” tutur Bunzamin. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tidore, Faisal Arifuddin. Ia mengatakan, kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Pemerintah Pusat ini akan berdampak pada masyarakat. Untuk itu, perlu adanya transparansi jumlah BBM yang masuk, sehingga dapat menghitung kebutuhan angkutan umum di Kota Tidore.
“Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Dandim, bahwa informasi terkait berapa jumlah BBM yang masuk di Kota Tidore perlu transparansi. Sehingga kita bisa menghitung dengan jumlah Kendaraan yang ada di Kota Tidore Kepulauan, agar mengantisipasi terjadinya kelangkaan kedepan, informasi itu juga dapat mengantisipasi modus dari para konsumen yang mencoba membeli BBM bersubsidi dengan kendaraan pribadi,” tutur Faisal.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan, khusus penerima BLT dari kenaikan harga BBM ini, dari Dinas terkait harus lebih memverifikasi data bagi orang-orang yang layak menerima. “Yang pasti kami dari Kejaksaan Negeri Tidore, kami akan mendukung kebijakan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat,”tegasnya.
Sementara, Waka Polres Tidore, Kompol Muhammad Arifin, dalam rapat tersebut menekankan, semua pihak pasti merasakan dampak kenaikan harga BBM.
“Tapi saya minta kepada pak Awat selaku pemilik SPBU agar jam operasional jangan pakai istirahat, karena Tidore ini sudah ramai,” tutur Muhammad Arifin.
Sementara, salah satu pemilik SPBU H. Awat dari CV. Rusda mengatakan, saat ini, alokasi stok BBM untuk Kota Tidore Kepulauan, jenis Pertalite sebesar 80 ton per bulan, sementara pertamax 135 sampai 150 ton per bulan, solar 15 kl per bulan, untuk BBM jenis Dexlite masih kecil.
“Kami laporkan stok BBM, mulai dari Minyak Tanah 540 ton per bulan untuk Kota Tidore Kepulauan, Pulau Tidore 375 ton, Oba Utara 90 ton untuk Pertalite. Selama ini alokasinya 80 ton per bulan, semulanya 100 hingga 120 ton. Sementara pertamax yang tinggi, karena kami tidak memberikannya ke pengecer, Pertamax diantara 135 sampai 150 ton per bulan, untuk jenis Dexlite masih kecil, terkait kuota BBM ini, alokasinya terbatas, karena jenis SPBU kami adalah SPBU jenis kompak,” papar H. Awat.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perindagkop Kota Tidore, Saiful Bahri mengatakan, antisipasi dampak kenaikan harga BBM ini perlu ditingkatkan pengawasan secara bersama. “Kita juga perlu adanya dukungan dari aparat kepolisian agar lebih efektif, selain pengawasan teknis, pelayanan di setiap SPBU juga perlu ditingkatkan, agar tidak terjadi lagi antrian yang panjang, begitu pula dengan trip angkutan laut seperti feri dan tol laut juga perlu ditambah, mengingat pasokan kebutuhan pokok kita berasal dari luar,” ucap Saiful.
Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tidore, Daud Muhammad, dalam kesempatan tersebut menjelaskan, kenaikan harga BBM ini berdampak besar pada sisi angkutan umum, dengan ketersediaan BBM yang terbatas, seringkali menimbulkan keluhan di kalangan sopir, dan akhirnya mereka menuntut untuk kenaikan tarif angkutan umum.
“Sekarang harga pertalite Rp. 6000 naik menjadi Rp. 10.000, harga pertamax di SPBU Rp. 14.000, di eceran Rp. 17.000, ini yang harus kita antisipasi terjadi gejolak di angkutan umum. Dengan total jumlah kendaraan angkutan umum di Kota Tidore Kepulauan mencapai 2000 angkutan, jika stock 80 ton/bulan maka akan terjadi gejolak, karena kenaikan harga BBM ini signifikan, tarif naiknya agak jauh, saya bilang ke mereka jangan dulu naikan tarif, kita tunggu kebijakan dari Pemerintah,”tutur Daud
Lebih lanjut Daud mengatakan, barangkali yang perlu ditingkatkan adalah ketersediaan stok BBM terlebih dahulu. Karena 80 ton per bulan itu sedikit sekali, sementara trip feri atau kapal laut sangat lancar. Untuk itu, dirinya memohon agar Pemerintah Kota Tidore dapat menyampaikan ke Pemerintah Provinsi terkait penambahan trip feri dari 4 trip menjadi 8 trip.
Rapat koordinasi ini menghasilkan kesepakatan diantaranya, akan diadakan pertemuan lanjutan pada hari Rabu, (7/9) bersama SR Pertamina guna membahas penambahan stok BBM untuk Kota Tidore Kepulauan. Selain itu disepakati pula jam operasi SPBU, khusus untuk SPBU di Pulau Tidore buka jam 07.00 WIT sampai dengan jam 18.00 WIT. (*).
