Tidore – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berencana memaksimalkan pengelolaan tempat parkir dan fasilitas pelabuhan Loleo agar dikelola oleh pihak ketiga.
Itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi parkir.
Hal tersebut disampaikan, Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, didampingi Staf Ahli Walikota Bidang, Hukum, Politik dan Pemerintahan Marjan Djumati saat melakukan peninjauan lokasi pelabuhan Loleo, Kamis (16/2).
Usai melakukan peninjauan lokasi Pelabuhan Loleo, dilanjutkan dengan pertemuan bersama Bumdes Sisimaito di balai Desa Aketobololo.
Dalam pertemuan tersebut, Taher Husain mengatakan, pertemuan hari ini ada beberapa hal yang akan di diskusikan bersama Bumdes, sesuai dengan instruksi dan arahan dari Walikota, yang pertama adalah pengelolaan lahan Pemda yang ada di sisi kiri pelabuhan Loleo, yang sementara ini digunakan untuk tempat parkir kendaraan roda dua, dan pengelolaan fasilitas umum pelabuhan Loleo.
“Tadi sebelum ke sini, kami menyempatkan untuk meninjau beberapa lokasi di sekitar pelabuhan loleo, termasuk tempat usaha warung makan yang masuk di lokasi Pemda. Kami juga telah meninjau fasilitas ruang tunggu atau fasilitas pendukung di pelabuhan Loleo, tentunya inti dari kunjungan ini, atas perintah Walikota, beliau menginginkan agar dapat memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya retribusi atau tempat parkir,” tutur Taher.
Taher menambahkan, tempat parkir yang sementara dikelola oleh masyarakat, rumahnya dibangun di atas lahan Pemda, sesuai dengan arahan Walikota dan rencana tata ruang. Walikota menginginkan agar pengelolaan parkiran yang ada di lahan Pemda, baik sisi kiri maupun sisi kanan pelabuhan itu nantinya akan dikelola oleh Bumdes.
Hari ini akan kita diskusikan bersama Bumdes, baik itu prospek pendapatan maupun bentuk usaha yang telah dilakukan oleh Bumdes, apa-apa saja yang telah berjalan sejauh ini, nanti kita diskusikan, dan tindak lanjut pertemuan ini akan ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan bumdes untuk pengelolaan parkiran roda dua yang ada di sisi kiri dan sisi kanan pelabuhan, juga ruang tunggu pelabuhan Loleo.
“Karena memang selama ini parkiran kendaraan roda dua sedikit membantu pemerintah daerah dalam hal retribusi, sebab target pemerintah daerah dalam retribusi itu belum tercapai, sehingga potensi sekecil apapun ini akan dimaksimalkan, bukan cuma di Loleo saja tapi seluruh titik-titik pelabuhan, termasuk fasilitas umum yang lainnya juga, akan sama kami melakukan langkah-langkah antisipasi kerjasama memaksimalkan retribusi,” imbuh Taher.
Taher juga menerangkan, sehingga kemudian jangan sampai masyarakat yang mengelola tempat penitipan motor tersebut berpikir bahwa hanya Desa Loleo saja yang diberlakukan, tetapi itu berlaku juga di Pulau Tidore dan Galala, maupun tempat lain, yang kaitannya dengan retribusi. Itu poin yang dapat disampaikan sehingga ini bisa menjadi perhatian kita supaya ke depan ini dapat dimaksimalkan.
Taher mengemukakan, dalam waktu dekat atau pada 2024, sisi kiri dan kanan itu sudah akan dibangun.
Pemerintah daerah, lanjut Taher, ingin memaksimalkan berapa target retribusi yang ada di sini, sehingga masyarakat yang tinggal di sekitar itu atau yang punya rumah tidak diganggu.
“Namun intinya bumdes yang akan kerja sama, kemudian bumdes yang akan sama-sama dengan masyarakat untuk mengelola secara bersama-sama. Intinya ini kalau jadi, sistem pembagiannya 40 persen keuntungan untuk Pemerintah Daerah, 40 persennya untuk Bumdes dan masyarakat yang bekerjasama dalam pengelola dapat 20 persennya,” tutup Taher. (Red).