TIDORE – Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt H. Ali Ibrahim mengikuti rapat koordinasi nasional pengawasan intern tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) secara daring melalui Zoom Meeting di Nooris Guest House Malang, Rabu (22/5).
Rakornas pengawasan intern 2024 ini juga diikuti oleh Staf Ahli Walikota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Abdul Hakim Adjam didampingi OPD terkait melalui Zoom Meeting ruang rapat Sekretaris Daerah, kantor Walikota Tidore Kepulauan.
Acara pembukaan rakornas Wasin 2024 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Rabu (22/5/2024) tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, tuntutan masyarakat kepada pemerintah saat ini sangat tinggi. Oleh karena itu, pembangunan harus dirasakan nyata oleh masyarakat.
Presiden Republik Indonesia dua periode ini juga meminta agar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus fokus pada manfaat pembangunan bukan penyimpangan. Karena ke depan tantangan juga semakin berat, tuntutan masyarakat juga semakin tinggi.
“Ke depan kita tahu tantangan akan makin berat, program dan belanja pemerintah akan semakin besar. Pasti ini membesar. Dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, ada apa dikit viralkan, ada apa dikit viralkan, ke depan makin banyak tuntutan masyarakat,” kata Jokowi.
Diakhir sambutannya, Jokowi mengatakan, tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu seperti rambu untuk mengingatkan jika ada penyimpangan dalam pembangunan. Jokowi mendorong BPKP harus berinovasi dalam penggunaan teknologi.
Sementara, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dalam sambutannya mengatakan, lembaganya akan mengawal penuntasan pembangunan jangka menengah untuk kesinambungan pembangunan.
Yusuf mengatakan, rakornas pengawasan intern ini dilaksanakan untuk mengkoordinasikan pengawasan agar efektif mengawasi pembangunan 2024 tersisa.
BPKP mencatat sepanjang tahun 2020 sampai triwulan I 2024, pengawasan BPKP telah menghasilkan penyelamatan keuangan negara senilai Rp.78,68 T.
Selain penyelamatan keuangan tersebut, terdapat juga penghematan belanja negara senilai Rp.192,93 T, serta optimalisasi penerimaan negara senilai Rp. 38,75 T.
“Kami tidak hanya memantau aktifitas keuangan, tapi efektifitas pembangunan,” kata Yusuf.
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung mendampingi Jokowi dalam pembukaan rakornas BPKP. Turut hadir di Istana Negara, jajaran BPKP, Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Red).
