TIDORE – Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman menggelar rapat bersama dengan seluruh pimpinan OPD, Senin, (7/7).
Rapat yang digelar di ruang rapat Walikota itu membahas terkait program strategis nasional yang harus dijalankan dan tertuang di dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah.
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman mengatakan rapat yang digelar ini untuk menindaklanjuti surat edaran bersama antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
“Apapun yang terjadi, program nasional ini harus dijalankan, siapkan dokumen administrasi perencanaan dan harus tergambar disana. Mohon menjadi perhatian, misalnya penyediaan dapur makanan bergizi,” kata Ahmad Laiman dihadapan pimpinan OPD.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menginstruksikan agar daerah segera menyiapkan titik untuk dapur makanan bergizi.
“Dan bahkan progresnya sudah harus dilaporkan, hal itu dipersiapkan sebagai wujud adanya dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat,” tegasnya.
“Selain makanan bergizi, program pemerintah seperti Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, pembangunan 3 juta rumah, pengentasan kemiskinan ekstrem dan beberapa program lainnya yang menyentuh bidang kesehatan dan pendidikan juga harus dilaksanakan,” jelasnya.
Sementara itu, kepala Bapperida Kota Tidore Kepulauan Saiful Bahri Latif mengatakan, surat edaran yang dilayangkan itu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan kinerja kepala dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan strategis nasional tahun 2025-2029 pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Surat edaran ini mengisyaratkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat menyelaraskan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional, yang termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Jangka Menengah Nasional 2025-2029,” kata mantan Kadis Perindagkop Kota Tidore Kepulauan itu.
Saiful menambahkan, surat edaran ini baru lahir tanggal 19 Juni kemarin. Dalam surat edaran itu menyebutkan beberapa program strategis nasional yang perlu menjadi perhatian daerah dalam penyusunan RKPD.
“Program nasional tersebut diantaranya, penanggulangan kemiskinan yang isinya pengentasan kemiskinan dan penghapusan miskin ekstrim,” ujarnya.
“Kemudian pembangunan sekolah rakyat dan pembangunan 3 juta rumah, bidang ketahanan pangan yaitu program penyediaan pangan, bidang kesehatan dengan pemeriksaan kesehatan gratis, bidang pendidikan dengan perluasan akses pendidikan, juga beberapa bidang lainnya,” ungkap Saiful. (Red).
