TIDORE – Kebijakan Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen untuk melakukan evaluasi terhadap besaran nilai tunjangan DPRD mendapat dukungan dari Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama dan fraksi PDI Perjuangan.
Ade Kama mengatakan, besaran tunjangan yang nantinya diubah oleh Wali Kota, tentunya akan merujuk pada kemampuan daerah, siapapun tidak bisa menghindari hal tersebut.
“Secara pribadi saya sangat mendukung sikap Wali Kota,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, (3/9).
Ade Kama, juga merespon positif rencana Wali Kota mengundang keterwakilan DPRD, untuk dilakukan pertemuan bersama, guna membahas terkait perubahan besaran tunjangan yang melekat di DPRD.
“Inilah kebesaran jiwa seorang Wali Kota, yang mau mengundang DPRD untuk membicarakan masalah ini. Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan Wali Kota, dan saya siap untuk hadir memenuhi undangan tersebut,” tuturnya.
Dukungan terhadap rencana evaluasi besaran nilai tunjangan DPRD itu juga datang dari fraksi PDI Perjuangan.
Ketua fraksi PDI Perjuangan, Hamga Basinu menegaskan, fraksi PDI Perjuangan tetap mendukung kebijakan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam mengevaluasi atau merevisi besaran nilai tunjangan anggota DPRD. Apalagi, kebijakan untuk melakukan evaluasi ini demi efisiensi serta kepentingan rakyat.
“Fraksi PDIP mendukung penuh kebijakan itu,” tegas Hamga, Rabu (3/9).
Bagi Gapo, sapaan akrab Hamga Basinu, PDI Perjuangan merupakan partai wong cilik. Sehingga, kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh Wali Kota, Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota, Ahmad Laiman yang berpihak kepada rakyat tetap didukung oleh fraksi PDIP.
“Jadi, yang menyangkut dengan kepentingan wong cilik dan kesejahteraan rakyat, sudah menjadi garda terdepan fraksi untuk membela mereka,” paparnya. (Red)
