TIDORE – Untuk mendukung penuh program Sensus Ekonomi 2026 (se 2026) serta percepatan Ground Check (GC) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tahap II, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen didampingi Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan Oki Afrizal menggelar sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, yang berlangsung di aula Sultan Nuku, kantor Walikota Tidore, Selasa (28/4).
Sosialisasi ini diikuti oleh para Pimpinan OPD terkait, Camat, Lurah, Kepala Desa Pendamping PKH serta masing-masing Operator Desa/Kelurahan se Kota Tidore Kepulauan.
Mengawali arahannya, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen menegaskan bahwa, sensus ekonomi di Kota Tidore Kepulauan ini sangat penting, karena Pemerintah dan BPS akan mendapatkan informasi terkait data peserta penerima bantuan PBI yang terus terupdate.
“Saya harap Para Camat untuk terus mengkoordinir Lurah dan Kepala Desa masing-masing untuk terus melakukan koordinasi dan kerja nyata sehingga data-data yang diperlukan oleh BPS terkait data PKH yang belum 100 persen untuk segera dilakukan pendataan sehingga kita bisa membantu BPS dalam verifikasi lapangan,” kata Muhammad Sinen.
Orang nomor satu di Kota Tidore Kepulauan ini juga berharap agar kolaborasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota Tidore dengan BPS terus berjalan dengan baik dan akan menghasilkan hasil yang baik.
“Sensus ekonomi dan korcek lapangan terkait pemutusan iuran peserta BPJS karena ini butuh data yang valid, sehingga saya butuh kerja kolaborasi dan terus bersinergi antara Lurah dan para Kepala Desa untuk mempermudah petugas BPS ini dengan data yang dimiliki harus valid,” tandas Muhammad Sinen.
Sementara, Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan Oky Afrizal mengatakan, GC BPJS PBI ini dilakukan kroscek lapangan dengan tujuannya untuk memastikan data penerima PBI yang valid, akurat dan mutakhir sehingga dapat menjamin bantuan iuran BPJS ini hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak serta mendukung kebijakan perlindungan sosial yang tepat sasaran.
“Sehingga kami minta kepada para Camat, lurah , kepala Desa maupun kepada seluruh admin di masing-masing Kelurahan/Desa untuk terus mengupdate data hingga 100 persen valid sehingga dapat memudahkan petugas yang melakukan kroscek di lapangan, karena ada konsekuensi jika tidak dilakukan update data BPJS PBI itu sehingga nantinya akan merugikan masyarakat Kota Tidore,” kata Oky.
Oky berharap, setelah pertemuan ini seluruh kelurahan/Desa untuk mengupdate data tersebut hingga seluruhnya menjadi 100 persen, sehingga Kota Tidore tidak diberikan konsekuensi seperti dinonaktifkannya BPJS PBI tersebut.
“Saya berharap agar ini secepatnya ditindaklanjuti bagi Kelurahan/Desa yang datanya belum 100 persen, kami sangat mengharapkan kerjasama dari para operator di masing-masing Kepala Desa maupun Lurah tersebut, sehingga membantu kami dalam mengupdate data tersebut,” harap Oky. (Red).
