TIDORE – Badan Anggaran DPRD Kota Ternate melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (31/8). Kunjungan kerja dalam rangka konsistensi dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan.
Salah satu anggota Banggar DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa koordinasi ini penting karena amanah regulasi menuntut Banggar DPRD harus melihat konsistensi dalam merumuskan kebijakan anggaran, berdasarkan sejumlah rujukan dokumen perencanaan seperti visi misi, RPJMD, RKPD KUA PPAS hingga RAPBD induk dan perubahan pendapatan daerah.
Menurut Nurlaela, di tengah efisiensi tentu daerah mengalami turbulensi anggaran dan prioritas pembangunan, yang menuntut Banggar perlu lebih optimal dalam komparasi seluruh dokumen perencanaan, disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kondisi keuangan daerah lagi tidak baik-baik saja, mengalami turbulensi, menuntut kami Banggar untuk lebih optimalkan fungsi kebijakan anggaran prioritas yang tetap bersandar pada seluruh asumsi dokumen. Komparasi data sesama DPRD di wilayah Maluku Utara seperti Kota Tidore Kepulauan menjadi penting, karena sebagai kota yang tidak memiliki sumber daya alam, mengalami kondisi yang sama,” ujar Nurlaela, usai rapat.
Ia juga menekankan sinkronisasi antara DPRD di wilayah Maluku Utara, untuk melihat inovasi apa dalam upaya mengenjot pendapatan asli daerah, optimalisasi skema belanja daerah, khususnya belanja publik lewat instrumen usulan masyarakat seperti musrembang, pokir dan visi misi kepala daerah.
“Salah satu beban terbesar dalam dokumen perencanaan dalam siklus keterbatasan fiskal daerah adalah penyesuaian belanja daerah yang berkonsekuensi dengan kebutuhan belanja publik lewat instrumen kebijakan usulan musrembang, pokir atau reses dan janji kampanye kepala daerah, sementara anggaran terbatas. Tidore optimalkan semua sistem perencanaan melalui mekanisme SIPD dan aplikasi MCP KPK, melalui tahapan perencanaan yang detail dan terarah,” jelas Nurlaela.
Sharing bersama Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, kata Nurlaela, memberikan penguatan agar memaksimalkan fungsi DPRD sebagai representasi masyarakat, meski anggaran terbatas namun tetap berjuang mengawal prioritas masyarakat.
Sementara Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, mengatakan bahwa dalam kunjungan Banggar DPRD Ternate pagi tadi, yakni membahas soal mengenai konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran tahun 2027 mendatang.
“Banggar DPRD Ternate menanyakan apakah kami di DPRD Tidore sudah mulai melakukan proses pembahasan APBD 2027, dan saya katakan ke mereka bahwa saat ini Pemkot Tidore Kepulauan sudah mengajukan KUA-PPAS, dan kami akan mengagendakan dalam masa persidangan IV yang dibuka pada besok,” jelas Ade.
DPRD Tidore juga, kata Ade, akan menggodok agenda DPRD melalui Banmus (Badan Musyawarah) dengan memprioritaskan pembahasan KUA-PPAS 2027, sekaligus pembahasan KUA-PPAS APBD perubahan 2026.
Selain DPRD Tidore, rombongan dari Ternate juga, sambungnya, berkunjung ke kantor Bapperida Tidore Kepulauan. “Tetapi saya juga sampaikan ke mereka (Banggar DPRD Ternate), bahwa kesiapan pemerintah untuk pengajuan baik APBD perubahan maupun APBD induk. Kalau Bapperida kan lebih menguasai dokumennya. Sehingga mereka ke sana langsung berkoordinasi hal tersebut,” sambungnya.
Sekadar diketahui, anggota Banggar DPRD Ternate yang melakukan kunjungan kerja di antaranya Ketua DPRD Ternate Rusdi A. Im, Nurlaela Syarif, Junaidi Baharuddin, Mochtar Bian, dan Muslim Sahil. (Red).
