TIDORE – Aspirasi tentang penguatan peran dan kapasitas kelompok perempuan di setiap kelurahan menjadi perhatian utama dari kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Kecamatan Tidore Utara.
Hal itu terkuak dalam reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dari Fraksi PDI Perjuangan, Nurul Asnawiah, Minggu (16/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para kader PKK mendorong adanya program pemberdayaan yang dapat memberikan keterampilan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi perempuan di tingkat kelurahan.
Nurul Asnawiah menilai, pemberdayaan perempuan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dikembangkan adalah pelatihan keterampilan, seperti kerajinan tangan, pengolahan produk lokal, hingga pelatihan kuliner.
Menurut Nurul, program semacam ini bukan hanya meningkatkan keterampilan, tetapi juga dapat menjadi pintu masuk bagi perempuan untuk mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
“Perempuan di setiap kelurahan memiliki potensi yang besar. Karena itu, aspirasi yang kami terima bukan sekadar bagaimana memberikan pelatihan, tetapi bagaimana pelatihan tersebut bisa berkelanjutan, menghasilkan produk, dan memiliki nilai ekonomi,” ujar Nurul dalam kegiatan reses.
Selain menyerap aspirasi melalui PKK, Nurul juga melakukan pendekatan reses secara kolaboratif dengan menggandeng Forum Studi Perempuan (FOSPAR) Maluku Utara. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperluas pembahasan reses pada isu-isu strategis mengenai perempuan dan anak, khususnya berkaitan dengan perlindungan, pencegahan kekerasan, serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.
Nurul mengatakan, persoalan perempuan dan anak tidak dapat ditangani hanya melalui satu institusi. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah, legislatif, organisasi masyarakat, komunitas perempuan, keluarga, serta berbagai elemen masyarakat.
“Reses ini kami ingin tidak hanya mendengar aspirasi pembangunan secara umum, tetapi juga memberi ruang lebih besar bagi suara perempuan dan anak. Karena itu, kolaborasi dengan FOSPAR menjadi penting agar isu perlindungan perempuan dan anak bisa terus menjadi perhatian dalam kebijakan daerah,” katanya.
Ia berharap aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses tersebut dapat menjadi bahan perjuangan di DPRD Kota Tidore Kepulauan, baik dalam pembahasan program pemberdayaan masyarakat maupun penguatan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak.
Nurul juga menegaskan komitmennya untuk mendorong agar program pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau pelatihan sesaat. Menurutnya, perlu ada pendampingan, penguatan kelembagaan kelompok, akses pemasaran, serta dukungan terhadap pengembangan usaha agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Melalui pendekatan reses yang menggabungkan aspirasi pemberdayaan ekonomi perempuan dan isu perlindungan perempuan serta anak, Nurul berharap tercipta kolaborasi yang lebih kuat antara masyarakat, pemerintah daerah, DPRD, dan organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif di Kota Tidore Kepulauan. (Red).
