TIDORE – Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ridwan Moh. Yamin, menyoroti kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang saat ini menjadi isu nasional dan berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Kota Tidore.
Hal tersebut disampaikan Ridwan dalam forum Kwatak Bacarita yang mengangkat tema “Pemangkasan Dana TKD, Pemkot Tidore Bisa Apa?” baru-baru ini.
Ridwan menjelaskan bahwa kebijakan pengurangan TKD tidak bisa dilihat secara sepihak. Menurutnya, akar persoalan berada pada kebijakan fiskal nasional yang berimbas pada kemampuan daerah dalam membiayai program-program publik.
“Kita tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak. Pemangkasan TKD ini bagian dari penyesuaian fiskal nasional, tapi dampaknya sangat dirasakan oleh daerah, terutama daerah dengan kemampuan PAD yang masih terbatas,” ujar Ridwan.
Ia menegaskan, dalam kondisi keterbatasan fiskal, pemerintah daerah harus tetap menjaga prinsip efisiensi dan prioritas belanja publik agar pelayanan kepada masyarakat tidak terabaikan.
Selain itu, Ridwan menilai peran DPRD sangat krusial dalam memastikan kebijakan anggaran daerah tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“DPRD dan pemerintah daerah harus duduk bersama. Kita tidak bisa hanya pasif menunggu kebijakan pusat, tapi harus kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan baru tanpa membebani rakyat,” tambahnya.
Ridwan berharap forum seperti Kwatak Bacarita dapat menjadi ruang refleksi dan kritik konstruktif bagi pemangku kepentingan di Tidore untuk mencari solusi bersama menghadapi tantangan fiskal ke depan. (Red).
